MEDIANAGANEWS.COM, HUMBAHAS - Masalah Banjir di Kecamatan Baktiraja sesungguhnya sudah menjadi masalah yang tidak bisa dibiarkan dan jangan dianggap hal biasa apalagi sepele.
Hal itu diungkapkan Rintos Sastro Sinambela ST saat disela-sela kesibukannya dalam beraktivitas, Kamis (16/11/2023).
Pasalnya akhir-akhir ini, banjir tersebut diketahui sudah yang ke 2 kali nya terjadi di Baktiraja, khususnya yang paling terimbas yakni di Desa Marbun Dolok dan Marbun Tonga, Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) yang terjadi pada Selasa 14 November 2023 kemarin.
Banyaknya asumsi masyarakat maupun Netizen pada banjir pertama yang terjadi di tanggal 04 November 2017 yang lalu, mengatakan bahwa banjir terjadi dikarenakan murni akibat bencana alam dari curah hujan yang tinggi.
Namun sebagian besar ada yang mengatakan bahwa banjir diakibatkan karena pengaruh penebangan hutan serta keberadaan PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro) yang terletak di Bakara, Kabupaten Humbahas.
Persoalan ini seakan- akan dihiraukan, Pemerintah Kabupaten hanya memperhatikan penanganan setelah musibah nya datang. Dan belum ada tindak lanjut tentang isu tersebut.
Menanggapi perihal ini, Rintos Sinambela yang dikenal selaku pemuda sekaligus pemerhati Baktiraja angkat bicara dan turut prihatin atas kejadian musibah banjir.
Menurutnya sebab akibat banjir itu memang tidak jauh dari yang namanya bencana alam seperti hujan deras, akan tetapi banjir tersebut kini telah memunculkan persoalan baru dan masalah baru yakni pertanian dan pemukiman penduduk yang terancam.
"Kita sebagai orang muda yang peduli terhadap daerah (kampung halaman) terkhusus Baktiraja, kita harus ikut suarakan dan dalami pengaruh-pengaruh diluar bencana alam terkait dengan persoalan banjir yang baru- baru ini terjadi. Dimana, adanya unsur kesengajaan maupun ketidak sengajaan seperti misalnya buang sampah ke sungai, penebangan pohon liar di hutan dan tambang- tambang ilegal yang masih beroperasi di daerah Humbang Hasundutan terlebih di kawasan aliran sungai Aek Silang yang ujungnya bermuara ke daerah Baktiraja. Kalau dianalogikan, jika hutan gundul di daerah Hutan Pollung, ya ujung-ujung nya daerah kita yang nerima luapan air. Dan itu sebagai salah satu pemicu banjir bandang, apalagi kita yang tinggal di daerah lembah, sungguh sangat memprihatikan," ungkap Rintos.
"Lain lagi dengan persoalan konsesi lahan hutan yang dijadikan sebagai program Negara atau yang dikelola swasta seperti Food Estate, lahan konsesi perusahaan TPL (Toba Pulp Lestari) di Kecamatan Pollung, dan PLTMH yang berada di Kecamatan Baktiraja. Disisi lain program ini menguntungkan, tapi tetap juga bisa menimbulkan dampak negatif bagi keberlangsungan alam. Sebagai masyarakat setempat saya sendiri patut menduga musibah Banjir ini bukan perihal bencana alamiah lagi. Masalahnya sudah terjadi berulang yang sebelumnya normal, kini sudah menghawatirkan dan mengancam kehidupan warga terkhusus Baktiraja, ini sudah menjadi masalah serius dan patut untuk dipikirkan. Menurut saya, keberadaan Food Estate, lahan konsesi TPL dan PLTMH di Bumi Humbang Hasundutan ini, sangat berpengaruh terhadap daya dukung lingkungan hidup," ucapnya.
"Untuk itu, saya turut bersuara supaya keberadaan Program dan Perusahaan itu perlu di pertanyakan lagi, baik dari segi izin konsesi dan segi analisa dampak lingkungannya (AMDAL), supaya tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat, mulai dari masalah lingkungan hidup, kesehatan, ekonomi, sosial, budaya, hingga konflik kekerasan. Saya berharap kepada pemangku kepentingan supaya segera melakukan pengawasan dan peninjauan ulang terhadap keberadaan perusahaan- perusahaan tersebut," ujarnya.
"Dan juga untuk masalah Banjir di Baktiraja, semoga Pemerintah Daerah segera melakukan tindak lanjut penanganan, salah satunya normalisasi Sungai Aek Silang sampai ke muara sungai. Saya sendiri bukan menuduh dan bukan juga anti pembangunan. Tapi kalau memang daerah kita dibangun hanya untuk menimbulkan masalah negatif yang tidak ada solusi, kan yang menerima dampak ujungnya warga juga. Itu sebabnya harus dipertimbangkan sebelumnya. Jangan sampai merugikan masyarakat awam," pungkas Rintos Sinambela. (Rio-PR)